Dilematis Dunia Pertambangan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat vital artinya bagi kehidupan manusia. Karena tanpa adanya jalan, secanggih dan sebagus apapun alat transportasi darat tidak akan ada artinya. Karena fungsi jalan strategis maka kondisi jalan dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Kondisi jalan di Indonesia pada umumnya dan di Banten khususnya, menunjukkan bahwa secara kuantitas perkembangan panjang dan lebar jalan tidak sebanding dengan perkembangan jumlah kendaraan yang ada. Demikian pula secara kuantitas, kondisi jalan yang ada belum sesuai peruntukkannya, masih banyak dijumpai misalnya Jalan Provinsi (Jalan Kolektor) seharusnya dibangun depan spesifikasi III A atau III B dengan kemampuan menahan beban maksimal 8 ton dibuat dengan spesifikasi di bawah itu.

Memang banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada jalan selain karena spesifikasi jalan yang dibuat tidak sesuai, juga salah satu diantaranya adalah karena kelebihan beban muatan dari kendaraan yang melintasinya. Salah satu yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya kerusakan jalan-jalan yang ada di Provinsi Banten adalah kelebihan muatan angkutan hasil-hasil alam khususnya bahan galian yang merupakan produk dari aktivitas pertambangan.

Sebuah kondisi dilematis, dimana Provinsi Banten khususnya di wilayah Banten Selatan mempunyai potensi pertambangan yang cukup menjanjikan yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain akibat proses transportasi dan distribusi hasil-hasil tambang tersebut disinyalir mengakibatkan terjadinya kerugian negara milyaran rupiah karena jalan-jalan yang baru saja diperbaiki/dibangun dalam tempo hitungan bulan sudah hancur/rusak lagi karena dilalui kendaraan-kendaraan pengangkut bahan galian dengan kapasitas melebihi daya tahan jalan dimaksud.

Berbagai upaya penyelesaian permasalahan ini telah dilakukan namun sifatnya cenderung sektoral/ kurang koordinatif, seperti diantaranya adalah dengan membatasi angkutan yang diperbolehkan melewati jalan tersebut yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Banten, sehingga hasilnya kurang optimal.

Penomena tersebut memang selayaknya jadi PR bersama semua sektor terkait baik itu sektor perhubungan, pekerjaan umum, pertambangan, kehutanan, dan sebagainya sebagaimana yang dikemukanan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Ir. H. M. Shaleh MT, pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Jalan. Demikian pula dengan Dinas Pertambangan dan Energi diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kerusakan jalan akibat kelebihan muatan dengan cara penertiban izin bahan galian tambang melalui pencantuman nomenklatur tentang tata cara pengangkutan pada izin dimaksud.

Dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, maka perizinan usaha pertambangan yang bersifat lokal di dalam wilayah Kabupaten/Kota maka izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut sebagai respon atas upaya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten akan menyampaikan wacana tentang upaya penanggulangan kerusakan jalan akibat overload tersebut kepada dinas/instansi terkait yang membidangi pertambangan se wilayah Provinsi Banten baik melalui acara rapat-rapat koordinasi maupun melalui surat secara khusus, seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Geologi Provinsi Banten Ir. Eko Palmadi, M.Si. pada acara rapat tersebut.