Laporan Diklat Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah daerah khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diikuti oleh salah seorang personil Bidang Pertambangan dan Geologi (Yasin Yasani, ST), berikut laporan singkatnya

1. Latar Belakang

Perubahan Peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, peraturan ini dikeluarkan dengan melihat bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu unsur Sumber Daya Manusia aparatur dituntut selalu mengembangkan kemampuan di segala bidang baik wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku guna menjawab tantangan pekerjaan sebagai dampak dari perkembangan situasi masa kini agar tugas dan fungsi aparatur dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Salah satu upaya pengembangan profesionalisme PNS adalah melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000.

Untuk memenuhi tuntutan pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur dari segi kemampuan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu diselenggarakan Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tujuan

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini diharapkan peserta mampu :

1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara Perumusan Dokumen Kontrak;
2. Menjelaskan Kebijaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Merumuskan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Menindentifikasi Sengketa (conflict) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Menyelesaikan (solution) Sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Membuat Dokumen Kontrak sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010.

 3. Sasaran

Sasaran dari Pendidikan dan Pelatihan ini adalah terlatihnya 30 orang aparatur Pejabat/Panitia Pengadaan/Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten.

 

4. Pelaksanaan Diklat

Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 21 Maret s.d tanggal 26 Maret 2011, dalam pembelajarannya memuat materi penunjang dan materi penyusunan kontrak itu sendiri. Materi penunjang meliputi : Dasar-dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Manajemen Qolbu, Good Governance dalam PBJ, Hukum Kontrak Bidang PBJ, Akuntabilitas PBJ Sedangkan materi utama meliputi Dokumen Kontrak Tahun Jamak dan Simulasi Penyusunan Kontrak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.

Berikut ini bagan dasar-dasar Pengadaan Barang/Jasa :

Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres No.54 Tahun 2010 diharapkan dapat memenuhi prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing (kompetitif), Adil, dan Akuntabel.

 

Sedangkan sasaran umum  dari prinsip-prinsip dasar di atas adalah terwujudnya interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan Masyrakat yang di gambarkan pada bagan berikut ini :

Terwujudnya Good Governance terjadi jika saling interaksi antara tiga unsur di atas, dalam hal ini masyarakat dapat mengontrol Pemerintah dalam hal Pengadaan barang Jasa. Begitu juga Pemerintah dapat mengontrol Dunia Usaha Swasta sebagai penyedia Barang/Jasa.

Tujuan akhir dari Pendidikan dan Pelatihan ini, diharapkan kepada peserta dapat menyusun Dokumen Kontrak sesuai dengan format, aturan hukum dan kaidah-kaidah yang dikehendaki Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sehingga pada akhir dari diklat diadakan Simulasi Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Simulasi Penyusunan Dokumen Kontrak digunakan metode Replace dan mail merge yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan kontrak dalam jumlah yang lebih banyak.

 

5. Kesimpulan

Dari pelaksanaan dan materi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa dapat disimpulkan :

a.  Pendidikan dan Pelatihan ini ditujukan kepada Pejabat/Panitia Pengadaan/Panitia Pemeriksa/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten;

b.      Pengadaan Barang/Jasa menurut Perpres No.54 Tahun 2010 diharapkan dapat memenuhi prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing (kompetitif), Adil, dan Akuntabel;

c.      Lahirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bertujuan agar terwujudnya Good Governance, yaitu adanya interaksi antara tiga unsur. Tiga Unsur yang dimasud adalah Dunia Usaha Swasta sebagai penyedia Barang/Jasa, Pemerintah sebagai penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Masyarakat sebagai komponen pengontrol kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d.     Simulasi Penyusunan Dokumen Kontrak dilakukan dengan metode pengisian Replace dan metode mail merge yang bertujuan untuk mempercepat penyusunan Dokumen Kontrak.